Pemerintahan Jokowi Ajak KMP Bergabung Bangun Indonesia, Kecuali PKS


Manuver Partai Amanat Nasional seolah membuka segala kabar yang selama ini hanya sayup sayup tidak tegas terdengar. Salah satunya, adalah mengapa bagaimana hubungan pemerintahan Jokowi  dengan partai oposisi khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jawabannya tercermin ekpresi politik penguasa saat ini.

Setelah dikabarkan pengamat asal Australia Jeremy Mullholand, pemerintahan Jokowi tengah membersihkan Departemen Pertanian dari orang orang PKS berkaitan dengan urusan kuota daging impor dan harga daging sapi yang tidak pernah turun sejak kenaikannya pada 2013 lalu, sementara hal yang sama tidak pernah terdengar pada kementerian lain.

Dan kini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Fraksi Golkar yang juga Ketua Dewan Penasihat Assosiasi Fiskal Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkap bahwa pemerintahan Jokowi benar benar anti PKS. Semua partai politik yang menghimpun diri dalam Koalisi Merah Putih pimpinan Gerindra, sebut Bamsoet, semuanya diajak dan dirayu untuk terlibat dalam pemerintahan Jokowi.

"Celakanya, hanya PKS yang tak pernah dirayu. Dari semua partai KMP yang dirayu, yang (akhirnya) datang ke istana ya PAN. (Dan itu) Kita hargai dan hormati," ungkap Bamsoet pada kesempata diskusi dengan tema 'Mendadak Plin-PAN' di Jakarta, Sabtu (05/09).

Bamsoet melanjutkan bahwa upaya mendekati partai partai koalisi itu begitu intens, baik Gerindra sebagai pelopor koalisi, PAN sebagai second in command dari koalisi, Golkar sebagai entitas koalisi terbesar di parlemen, atau PPP yang kini tampak terlihat dua kaki, dengan adanya kubu Romi dan Djan Farid, semua elemen parpol itu dirayu untuk ikut koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

Adapun, Bamsoet mengungkapkan dari semua yang dirayu, yang luluh kali ini adalah PAN, namun dirinya juga mengaku bahwa Golkar tidak mungkin ikut ke dalam pemerintahan, karena khawatir akan membuat mesin birokrasi presiden Joko Widodo akan dibebani oleh kepentingan partai yang tidak perlu.

"Kursi menteri hanya 34, semua mau dapat jatah, makin gaduh dong." Pungkasnya.

Namun di situlah menariknya, pemerintahan Jokowi bersedia membentuk koalisi gemuk dan pemerintahan yang "gaduh", kecuali untuk PKS.


Sumber

Comments